Kebijakan Pengeluaran Negara

Teori Pengeluaran Negara

Musgrave dan RostowPerkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara

  • Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dll
  • Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang
  • Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dsb.
 Wagner
  • Berdasarkan pengamatan dari negara-negara maju, disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita negara tersebut.
  • Di negara-negara maju, kegagalan pasar bisa saja terjadi, menimpa industri-industri tertentu dari negara tersebut. Kegagalan dari suatu industri dapat saja merembet ke industri lain yang saling terkait. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk mengatur hubungan antara masyarakat, industri, hukum, pendidikan, dll
 Peacock dan Wiseman
  • Kebijakan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran negara tidak disukai oleh masyarakat, karena hal itu berarti masyarakat harus membayar pajak lebih besar
  • Masyarakat mempunyai sikap toleran untuk membayar pajak sampai pada suatu tingkat tertentu. Apabila pemerintah menetapkan jumlah pajak di atas batas toleransi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak. Sikap ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa semena-mena menaikkan pajak yang harus dibayar masyarakat
  • Dalam kondisi normal, dengan berkembangnya perekonomian suatu negara akan semakin berkembang pula penerimaan negara tersebut, walaupun pemerintah tidak menaikkan tarif pajak. Peningkatan penerimaan negara akan memicu peningkatan pengeluaran dari negara tersebut.
 Peacock dan Wiseman
  • Dalam kondisi tidak normal, misalnya dalam keadaan perang, pemerintah memerlukan pengeluaran negara yang lebih besar. Keadaan ini membuat pemerintah cenderung meningkatkan pungutan pajak kepada masyarakat. Peningkatan pungutan pajak dapat mengakibatkan investasi swasta berkurang, dan perkembangan perekonomian menjadi terkendala.
  • Perang tidak bisa dibiayai dari pajak saja. Pemerintah terpaksa cari pinjaman untuk biaya perang. Setelah perang selesai pemerintah harus membayar angsuran pinjaman dan bunga. Oleh karenanya pajak tidak akan turun ke tingkat semula walaupun perang sudah selesai.
  • Setelah perang selesai, pengeluaran negara akan turun dari tingkat pengeluaran negara saat perang, namun masih lebih tinggi dari tingkat pengeluaran negara sebelum perang. Sementara itu pengeluaran swasta akan meningkat, namun masih masih dibawah tingkat pengeluaran swasta sebelum perang
 KEWAJIBAN NEGARA DAN KAITANNYA DENGAN PENGELUARAN NEGARA

Kewajiban negara dalam rangka menjaga kelangsungan kedaulatan negara (pemerintah) dan meningkatkan kemakmuran masyarakat, mencakup:
  • mempersiapkan, memelihara, dan melaksanakan keamanan negara
  • menyediakan dan memelihara fasilitas untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial, termasuk
  1. fakir miskin
  2. jompo
  3. yatim piatu
  4. masyarakat miskin
  5. pengangguran
  • menyediakan dan memelihara fasilitas kesehatan
  • menyediakan dan memelihara fasilitas pendidikan
    Sebagai konsekuensi pelaksanaan kewajibannya, pemerintah perlu dana yang memadai, dianggarkan melalui APBN/APBD, dan pada saatnya harus dikeluarkan melalui Kas Negara/Kas Daerah.
Lebih jelasnya bisa mendownload materi di bawah ini
Download materi kebijakan pengeluaran negara
Link download alternatif

Semoga bermanfaat!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Post a Comment