The Public Administration

Untuk mewujudkan organisasi belajar, harus dilakukan pemelajaran dan pembelajaran organisasi. Pembelajaran organisasi (Organizational Learning) membutuhkan perubahan yang bukan hanya continuous improvement, namun bila perlu dapat dilakukan perubahan dramatik bahkan discruptive. Yang memang telah banyak digunakan dan berisiko minimal adalah dengan mengadakan perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan (continuous improvement). Namun, ada pihak yang merasa proses perubahan tersebut memakan waktu lama dan membutuhkan kesabaran. Cara lain yang dapat dilakukan dalam mengadakan pembelajaran adalah cara yang dramatik, misalnya dengan downsizing yaitu tipe perubahan organisasi yang paling descruptive dan dramatic, di mana pimpinan harus merupakan yang berpengalaman (dalam T. Hani Handoko 2004: 61). Namun, downsizing merupakan deskripsi yang tidak mencukupi bagi perubahan-perubahan yang merupakan pengalaman organisasi. Ada tiga hal yang tercakup di dalamnya, yaitu reduction, restructuring, dan reorganizing yang masing-masing merupakan kegiatan yang nyata dan sangat jarang dilakukan tanpa bentuk reorientasi organisasi lainnya.

Downsizingdidefinisikan sebagai keputusan manajemen yang disengaja untuk mengurangi tenaga kerja yang digunakan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Definisi downsizing juga mengacu pada pengurangan organization’s work force size. Downsizingjuga merupakan konsep atau metode alternatif untuk mengadakan pengurangan, seperti pengurangan jam kerja, pekerjaan, pemborosan, dan penggambaran ulang. Menurut Cameron et al. (1991), penggunaan strategi pengurangan work force akan mengurangi kinerja organisasi. Namun, penggunaan organization redesign dan atau systemic change strategy berhubungan secara positif pada kinerja organisasi yang berkaitan pada pengurangan biaya dan continuous improvement.

Menurut Palmer  (dalam T. Hani Handoko, 2004) , ada dua fokus downsizingyang harus diperhatikan yaitu adanya asumsi bahwa akibat negatif downsizing dapat dikurangi bila proses dikelola dengan tepat, dan hubungan antara downsizingdan strategi mencakup adanya asumsi bahwa pengurangan biaya melalui penggunaan downsizing merupakan solusi bagi berbagai masalah dalam organisasi yang gemuk dan malas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa downsizing dapat berhasil dengan baik dalam suatu organisasi yang dikelola secara baik dan profesional dengan memperhatikan banyaknya karyawan yang efektif dan efisien. Dengan kata lain, jika program downsizingtelah masuk dalam perencanaan strategik dan diterapkan secara baik dan benar, maka manfaat besar akan dicapai organisasi.

Menurut Cameron, ada tiga pendekatan dalam downsizing, yaitu: a Workforce Reduction Strategy yang memfokuskan pada pengurangan hitungan terbesar dalam organisasi, An Organization Redesign Strategy, yang melibatkan elemen-elemen penundaan, pengurangan pekerjaan, dan job redesign, sehingga jumlah pekerjaan berkurang seperti pengurangan benyaknya hitungan terbesar dalam organisasi dan The Systemic Change Strategy, yang memang disengaja untuk mempromosikan perubahan yang lebih mendasar yang berdampak pada budaya organisasi melalui keterlibatan karyawan dan taat pada strategi continuous improvement atau kaizen dalam bahasa jepang. Dari ketiga pendekatan tersebut tampak bahwa downsizing diterapkan semata-mata melalui pengurangan hitungan terbesar organisasi atau kombinasi satu atau lebih strategi lain yang mengurangi banyaknya pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, downsizing juga dilakukan untuk mendukung perubahan struktur dan budaya organisasi. Karena itulah salah satu dampak dari downsizing adalah berubahnya struktur organisasi, visi misi, tujuan organisasi dimana kesemuanya itu akan berimbas pada kinerja organisasi mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

MATRIK  PEMBANGUNAN LEMBAGA

ANALISIS:

1.      Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dengan adanya pengurangan subsidi BBM, amanat Undang-Undang dan percepatan penuntasan mewajibkan belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu. Pemerintah menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban siswa yang lain melalui salah satu program pendidikan yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Melalui program ini pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan jumlah murid.

Program BOS diberikan bagi semua siswa SD dan SMP baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program kejar paket A dan B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini, begitu juga Madrasah Diniyah Talamiliyah karena siswanya telah terdaftar di sekolah regular yang telah menerima BOS.

BOS  adalah  program  pemerintah  untuk  penyediaan  pendanaan  biaya  nonpersonalia bagi  satuan  pendidikan  dasar  sebagai  pelaksana  program  wajib  belajar. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1.      Menggratiskan  seluruh  siswa  miskin  di  tingkat  pendidikan  dasar  dari  beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.

2.      Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional  sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).

3.      Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk   Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan  oleh  masyarakat,  baik  negeri  maupun  swasta  di  seluruh  provinsi  di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

Melalui program BOS peserta didik tingkat pendidikan dasar akan dibebaskan dari beban biaya operasional sekolah yang langsung dikelola oleh sekolah meliputi biaya untuk pendaftaran, iuran bulanan sekolah, biaya ujian bahan dan praktek. Namun pada kenyataanya masih ada penarikan sumbangan lain dari sekolah kepada siswa, tidak ada peningkatan siswa. Seharusnya dengan adanya program BOS, siswa terbebas dari sumbangan apapun serta adanya peningktan siswa.

Stakeholder yang terlibat dalam program BOS adalah Tim pengawas, kepala sekolah, komite, bendahara sekolah, masyarakat. Stakeholder yang terlibat mempunyai tanggung jawab masing-masing yang harus dilaksanakan.

Dimensi culture yang dibangun dalam program BOS adalah kemandirian dimana sekolah dapat mengelola sendiri peningkatan sekolah, tanpa bergantung pada pemerintah sehingga dapat mengembangkan dan meningkatkan sekolah tersebut yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses pembelajaran. Setiap sekolah diwajibkan membuat laporan pertanggung jawabannya setiap tiga bulan juga. BOS yang diterima  tiap sekolah tergantung dari berapa banyak siswa di sekolah tersebut. Selain itu  juga dapat meningkatkan mutu pendidikan, dalam hal ini adalah menghilangkan pandangan masyarakat, yang menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting, lebih penting bekerja daripada pendidikan. Pendidikan  merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan untuk meraih apa yang dicita-citakan dan untuk masa depan kita mendatang.

Dimensi struktur yang dibangun adalah model perencanaan top down. Model perencanaan top down adalah model perencaaan yang dilakukan dari atasan yang ditujukan kepada bawahannya dimana yang mengambil keputusan adalah atasan sedangkan bawahan hanya sebagai pelaksana saja. Dalam pengertian lain terkait dengan pemerintahan, perencanaan top down planning atau perencanaan atas adalah perencanaan yang dibuat oleh pemerintah ditujukan kepada masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaksana saja. Pemerintah memberikan dana BOS kepada masing-masing sekolah untuk diberikan kepada siswa.

Agar koordinasi dapat dilakukan dengan baik maka diperlukan adanya komunikasi karena tanpa adanya komunikasi maka diantara pelaksana program dalam melaksanakan tugasnya timbul kekacauan yang akhirnya akan menghambat tujuan komunikasi. Komunikasi sangat penting dalam koordinasi karena dengan komunikasi yang baik maka arus info dapat berjalan dengan lancar sehingga akan mempengaruhi efektivitas koordinasi. Komunikasi yang terjalin di sini adalah komunikasi satu arah yaitu pesan  disampaikan oleh sumber kepada sasaran  dan sasaran tidak dapat  atau tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan umpan balik atau bertanya. Disini kepala sekolah sering mengadakan saling tukar informasi dengan bendahara, guru-guru atau dengan komite sekolah mengenai program BOS yang dilaksanakan. Dengan adanya komunikasi yang baik antar pelaksana maka pelaksana akan mampu melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik pula, hal ini tidak terlepas dari peran kepala sekolah sendiri untuk menciptakan komunikasi dan hubungan kerja yang baik. Komunikasi antar pelaksana di SD Negeri 2 Sudagaran berjalan dengan lancer dan komunikatif. Ini terlihat dari seringnya diskusi yang dilakukan yang sifatnya nonformal baik antara kepala sekolah dengan bendahara maupun guru-guru yang lain.

Selain komunikasi juga adanya komitmen anta aparat pelaksana. Di mana komitmen ini sangat penting dalam menjalankan program serta menumbuhkan keswadayaan masyarakat. Bila melihat pelaksanaan PNPM di desa Kuwayuhan yang menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, disinilah peranan kemampuan lembaga dalam menjaga komitmen aparat pelaksananya guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Outcome dari Bantuan Operasional sekolah adalah Meningkatkan pendidikan dasar, meringankan beban orang tua untuk biaya pendidikan anak. Selain itu juga menurunkan angka dropout atau putus sekolah, ketidakhadiran, dan angka mengulang kelas, serta peningkatan angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs. Dengan itu diharapkan semua anak dapat mendapatkan pendidikan  tanpa memikirkan tidak adanya kemampuan untuk membayar biaya pendidikan.

2.      Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Masih tingginya tingkat kemiskinan menjadi masalah penting dan mendasar dalam pelaksanaan pembangunan. Fenomena kemiskinan ditandai munculnya permasalahan pemenuhan kebutuhan yang ada di masyarakat. Permasalahan kemiskinan yang sangat mendesak membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akan permasalahan kemiskinan juga mulai berkurang. Hal tersebut diperlukan perubahan yang bersifat sistematik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Usaha yang dilakukan masih bersifat secara parsial dan tidak berkelanjutan, efektifitasnya terutama untuk penanggulangan kemiskinan belum optimal.

Program yang tercakup dalam PNPM Mandiri adalah program-program penangggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan masyarakat yang berbasis pemberdayaan masyarakat dengan ciri-ciri: menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat, melakukan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, kegiatan program dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini adalah:

a.       Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

b.      Meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

c.       Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel

d.      Meningkatkan modal sosial masyarakat ang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.

e.       Meningkatkan keberadaan dan kemandirian masyarakat,serta

f.        Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Kata pemberdayaan mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh dan kuat. Menurut Hikmat (2006:3) mengartikan konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan social. Bisa dikatakan pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Sedangkan menurut Mc Ardle (dalam Hikmat, 2006:3) mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan hubungan eksternal.

Nilai-nilai yang ingin dibawa PNPM Mandiri adalah pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dan prioritas. Pemberdayaan masyarakat mengacu pada prinsip dan tahapan pemberdayaan masyarakat (inisiasi pemberdayaan, penguatan keberdayaan, dan pencapaian kemandirian). Dengan pemberdayaan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Masyarakat tidak hanya diam saja dengan adanya pemberdayaan, masyarakat bisa menambah usaha-usaha kecil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat bisa aktif dengan kegiatan yang telah diprogramkan misalnya dalam pembangunan jalan sehingga dapat menurunkan penggangguran. Selain nilai kemandirian juga adanya partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang termuat dalam program PNPM Mandiri adalah memanfaatkan dana BLM untuk kegiatan pinjaman bergulir yang diberikan kepada kelompok swadaya masyarakat (KSM). Serta adanya prioritas. Prioritas disini diutamakan untuk kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa yang paling miskin.

Stakeholder yang terlibat dalam program PNPM Mandiri adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Dimensi struktur yang dibangun antara lain model perencanaan Buttom Up, adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam pengertian dibidang pemerintahan, Buttom Up Planning atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator. Dimana masyarakat membuat suatu perencanaan program untuk diajukan kepada pemerintah untuk mendapatkan dana untuk melaksanakan program tersebut.

Selain itu juga adanya komunikasi dua arah, yaitu pesan disampaikan kepada sasaran  dan sasaran memberikan umpan balik. Pada pelaksanaan PNPM Mandiri masing-masing aparat melakukan komunikasi melalui berbagai hal sehingga sistem yang terbentuk berjalan dapat berjalan dengan baik. Melalui komunikasi, masing-masing unsur akan mengetahui kegiatan, aktivitas, maupun kerja yang dilaksanakan termasuk hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Komunikasi dapat dilakukan melalui pertemuan dan melakukan koordinasi secara rutin. Komunikasi yang terjalin diantara aparat pelaksana dilakukan secara baik. Komunikasi dilakukan untuk memberikan informasi-informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan program PNPM. Komunikasi dilakukan incidental, tidak diatur secara resmi dan memungkinkan sewaktu-waktu untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. Dalam koordinasi akan dapat mempersatukan persepsi berbagai aktor yang terlibat dan juga akan memudahkan kerjasama diantara mereka. Pertemuan tersebut dilakukan jika ada kebutuhan atau permasalahan yang sifatnya harus ditanggulangi dengan cepat.

Outcome dari program PNPM Mandiri adalah peningkatan ekonomi warga, dimana masyarakat yang semula pengangguran mendapatkan pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan untuk mensejahterakan kehidupannya, peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur berupa fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan atau digunakan  oleh masyarakat.

 

DAFTAR PUSTAKA

Hikmat, Harry. 2006, Strategi Pembangunan Masyarakat, Penerbit Humaniora Utama Press: Bandung.

www.pnpm-mandiri.org/index.php

www.lintasberita.com

www.sinarharapan.co.id

GELIAT GAYA HIDUP HEDONISME PEMBUNGKAM MAHASISWA

Meta Orlanda Pradezi - UKPM Genta Andalas

Setan besar pelahir hedonisme itu bernama globalisasi. Ia telah lama datang dalam kehidupan manusia. Bahkan, setan itu telah mampu melahirkan suatu ketimpangan tujuan hidup yang ditunjukkan melalui kebobrokan moral dan sikap serta tingkah laku orang banyak. Semakin terbukanya akses budaya yang dibangun oleh kapitalisme, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap hasrat dan gaya hidup seseorang, termasuk mahasiswa.

Mahasiswa, dengan kondisi jiwa yang sensitif dan masih sibuk mencari-cari jati diri, telah lama menjadi sasaran empuk yang menjanjikan bagi para elit ekonomi kapitalis. Pada saat sekarang, dimana mahasiswa selalu mengikuti tren pasar, dapat kita lihat bahwa sejatinya mahasiswa telah diperbudak dan dijadikan mesin penghasil uang bagi pasar. Sudah sering sekali juga kita jumpai tempat-tempat hiburan malam seperti diskotik, pub, cafe, dan kemungkinan tempat-tempat prostitusi. Narkotika dan obat-obatan terlarang juga tak luput juga dari sebuah fenomena mahasiswa kini. Tak pelak, dari kesenangan serta keindahan dunia yang ditawarkan tersebut telah melahirkan suatu penyakit baru pada mahasiswa, yaitu hedonisme.

Hedonisme mempunyai makna sebagai perasaan acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar yang ada di luar komunitas mereka. Pencetus paham hedonisme adalah Filsuf Epicurus (341-270 SM), yang berpendapat bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan paling utama dalam hidup. Filsafatnya dititikberatkan pada etika yang memberikan ketenangan batin. Kalau manusia mempunyai ketenangan batin, maka manusia mencapai tujuan hidupnya. Menurut filsuf Aristipus of Cyrine (435-366 SM), kesenangan merupakan rasa dari watak yang lemah lembut dan merupakan tujuan yang sebenarnya dari kehidupan. Kesenangan dikendalikan oleh akal, namun melalui usaha “rasionalisasi” keadaan yang didasarkan atas upaya penyesuaian antara keinginan sebagai tujuan dengan penyesuaian melalui pendekatan moral/etika terhadap nilai-nilai sosial dan spiritual.

Masalahnya adalah, banyak orang-orang, termasuk mahasiswa yang terjebak di dalam budaya hedonisme tersebut dan menjadikannya gaya hidup. Mahasiswa sekarang lebih suka turun ke “mal-mal” yang penuh dengan budaya glamor dan lebih senang “berkeringat” disana daripada “berkeringat” dijalanan yang notabene tempat “perjuangan” para mahasiswa. Budaya hedonisme, benar-benar sukses melekat di tubuh mahasiswa.

Mahasiswa agaknya berperan sebagai agen of change. Sejatinya peran mahasiswa yaitu membangun generasi yang bermoral, mempunyai solidaritas sosial yang universal secara menyeluruh, mengembangkan kemampuan diri meraih masa depan yang cerah, serta sebagai pengkritik dan penegak kebenaran bagi kebijakan pemerintah yang tidak mendengar suara rakyat. Di “Soe Hok Gie-Catatan Seorang Demonstran”, telah dipaparkan bahwa, mahasiswa pada saat dulu bergerak sebagai pengontrol lahirnya sebuah kebijakan, dimana melalui sikap kritis mereka mampu untuk membongkar amoralitas para penguasa, dan mampu untuk mengampu suara-suara yang tidak terdengar oleh orang kalangan atas. Mahasiswa digambarkan tidak hanya sibuk dengan tujuan utama mereka berkuliah yaitu belajar, memikirkan nilai, dan mempersiapkan diri ketika ujian, tetapi mereka juga ikut serta dalam pergeliatan organisasi, bersuara dan bertindak. Dari situ kita bisa berkaca pada diri kita masing-masing, apakah kita, sebagai mahasiswa, sudah melanjutkan apa yang dilakukan oleh mahasiswa dulu?

Dibandingkan zaman dahulu, keadaan saat ini yang serba praktis dan efisien, membuat mahasiswa menjadi malas dan terlena akan keserba praktisannya itu. Sejarah telah membuktikan bahwa pelajar Indonesia adalah pelajar yang kritis dan peka terhadap perubahan lingkungan. Mulai dari jaman penjajahan Belanda, seperti sekolah Valksschool, Vervolgschool, Sekolah Kelas Satu, yang telah melahirkan golongan terpelajar dengan hati dan mata terbuka melihat kepincangan yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda selama ini di Indonesia. Tak sampai disitu, mereka juga membangun sekolah-sekolah untuk masyarakat pribumi, seperti Bumi Putra dan Taman Siswa. Pergerakannya pun tak tanggung-tanggung, mulai dari Budi Utomo sampai Tragedi Mei ’98. Soe Hok Gie juga mengatakan “Lebih baik mati daripada menyerah pada kemunafikan” (Soe Hok Gie: Catatan Seorang Demonstran).

Sekarang mahasiswa agaknya seperti menjauh dari hakikatnya. Menjamurnya unit kegiatan mahasiswa dan fakultas tidak menjamin membangkitkan gairah mahasiswa untuk lebih bergiat di habitatnya sendiri. Mahasiswa lebih suka menggandrungi tempat-tempat berbau hura-hura seperti bioskop, mall, dan konser musik rock, yang menyuguhkan hingar bingar dunia massa sebagai produk kapitalis. Mahasiswa juga mau tak mau harus mengikuti pasar agar tidak dicap kolot dan ketinggalan zaman. Suatu konsep budaya yang menawarkan hidup indah daripada kenyataannya, yang membungkam mahasiswa dari sikap idealis yang seharusnya mereka miliki. Mahasiswa sekarang, telah ditelan bulat-bulat oleh budaya hedonisme. Ditambah lagi dengan tidak adanya filterisasi yang kuat dan penanaman moral, agama dan nilai-nilai sosial yang kuat, yang akan semakin mempurukkan mahasiswa jauh kedalam keindahan semu.

Akibat budaya hedonis tersebut, mahasiswa jauh dari budaya berpikir kritis, bahkan mereka menjadi alergi dan antipati dalam merespons segala persoalan yang kini menggerogoti bangsa Indonesia. Selain itu virus budaya hedonis juga mengakibatkan pola pikir mahasiswa menjadi cenderung lebih pragmatis dan acuh tak acuh, dan semakin menjauhkan mahasiswa dari objek sasarannya, yaitu masyarakat. Ujung-ujungnya jelas, perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat tidak dapat terwujud secara maksimal. Mahasiswa pun juga tak mampu lagi berdiri pada baris terdepan untuk menyatakan sikap, karena idealisme telah terbeli oleh manisnya kehidupan hedonis.

Apa mungkin “jenis” mahasiswa era kemerdekaan memang sudah punah? Apakah tidak ada setitik pun semangat pelajar dahulu yang diwarisi kepada mahasiswa saat ini?

Sesungguhnya sikap hedonis ini dapat dihindari jika mahasiswa tersebut mau mengontrol diri untuk mengurangi kemungkinan terjebak pada perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Kontrol diri menjadikan diri individu mahasiswa sebagai agen utama dalam membimbing, mengatur dan mengarahkan bentuk-bentuk perilaku yang dapat membawa ke arah konsekuensi yang positif. Semakin baik kontrol dari seseorang akan semakin mampu ia mengendalikan dorongan dalam dirinya sehingga perilakunya menjadi terarah.

Sudah saatnya mahasiswa kembali hadir dalam habitatnya. Kita perlu merefleksikan diri kita, apakah kita menjadi seorang yang hedon dan yang apatis terhadap bangsa dan negara, mengutamakan budaya konsumsi yang tinggi, serta berkiblat pada westernisasi yang sifatnya negatif, ataukah menjadi agen of change dan seutuhnya menjadi partner yang baik dalam membangun bangsa dan negara.