REVIEW BUKU “POLITIK EKONOMI MODERN” By: NORMAN FROHLICH & JOE A. OPPENHEIMER (263 hal)

RINGKASAN BUKU
Buku ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian I (Bab 1-4) menyajikan asumsi-asumsi dasar dengan prasuposisi metodologisnya. Bagian ini merupakan penerapan asumsi dua jenis gejala politik: pengambilan keputusan secara kelompok (Bab 1), dan penyusunan organisasi (Bab 2 sampai 4). Analisanya diuraikan agar bersifat umum supaya hasil-hasilnya dapat dipakai dalam berbagai system politik serta sub-kelompoknya seperti: totalitarisme, birokratisme, primitive tradisional, demokrasi dan lain-lain. Pembahasan tentang kepemimpinan dalam bab 4 lebih menjelaskan cara pemakaian ini. Bagian II (Bab 5-6) lebih terarah dalam arti bahwa apa yang disajikan merupakan hasil-hasil teoritis yang langsung dapat digunakan dalam konteks-konteks demokrasi. Oleh karena itu maka pusat perhatian Bagian II terletak pada cara-cara pemungutan suara serta partisipasi dalam system-sistem demokrasi, pembinaan kualisi-kualisi demokrasi dan penggalangan semangat. Argumentasinya dapat diikuti sejalan dengan urutan bab-babnya.
Tujuan akhir buku ini yaitu dapat menjadi pegangan untuk memahami pokok-pokok yang paling mendasar di bidang ekonomi politik. Seperti cara-cara, asumsi-asumsi serta penemuan-penemuan pokoknya, serta menumbuhkan suatu rasa ingin tahu yang menjurus ke penelitian lebih lanjut. Buku ini juga bertujuan agar pembaca mengetahui perkembangan-perkembangan politik.
Bagian I: Pendahuluan
Teori merupakan sebuah alat penelitian politik serta pelaksanaan politik. Salah satu tujuan penelitian politik adalah mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat untuk mencapai sasaran-sasaran politik. Tugas kita adalah, menjelaskan fenomena-fenomena politik sebagai akibat pilihan-pilihan politik. Dalam melakukan pilihan-pilihan politik, yang menjadi pokok adalah keputusan-keputusan ataupun pilihan-pilihan yang menyangkut alternatif-alternatif atau langkah-langkah tindakan yang berbeda, dimana seseorang dapat memilih dan memang melakukan pilihan. Dalam menganalisa pilihan-pilihan politik, maka diperlukan suatu uraian mengenai alternative-alternatif yang terbuka bagi orang yang akan melakukan pilihan.
Dalam politik, pemilihan tidak hanya merupakan suatu keyakinan saja, tetapi juga menyangkut suatu proyeksi sebagai akibat-akibat dari alternatif-alternatif. Dalam memilih, berarti kita juga memilih akibat-akibat yang diperkirakan akan timbul oleh langkah tindakan itu. Ada kalanya akan muncul akibat-akibat yang tak terduga, namun akibat-akibat dari langkah-langkah tindakan yang diambil turut berperan dalam menentukan pilihan. Timbulnya altrenatif-alternatif serta akibat-akibatnya, maka nilai atau preferensi dari berbagai langkah tindakan juga ikut dalam menentukan pilihan.
Karakteristik dan preferensi sangat berkaitan erat dengan masalah memilih. Karakteristik dikaitkan dengan pemilihan yang menggunakan aturan-aturan pemilihan atau berupa pilihan. Ketentuan-ketentuan tersebut menyatakan (meramalkan) pilihan-pilihan seseorang sebagai fungsi langsung dari preferensi-preferensi tentang sebab akibat alternative yang dipilih.
Ada dua preferensi, yaitu preferensi deterministik dan preferensi probabilistic. Dalam memilih preferensi deterministic, kita mengabaikan beberapa masalah yang dikemukakan para ahli psikologi tentang preferensi-preferensi manusia, dimana orang-orang saling bertentangan dalam memberikan pernyataan mengenai preferensi-preferensi mereka. Kondisi saling bertentangan tersebut disebabkan karena perubahan-perubahan situasi dalam lingkungan pemilihannya.
Pendekatan probabilistik menghadapkan dua masalah. Pertama, pendekatan itu tidak tampak, bagi kita, merupakan pencerminan yang lebih realistis dari preferensi yang sebenarnya. Kedua, pendekatan itu akan sangat menyulitkan pembuatan analisa, dan dapat mengubah beberapa kesimpulan pokok yang dicapai para penulis yang menggunakan preferensi deterministik dalam penyusunan analisa-analisa mereka. Berdasarkan alas an-alasan ini, maka akan kita anggap bahwa orang-orang mempunyai preferensi-preferensi deterministik.
Preferensi bersifat transitivitas, yaitu semua alternatifnya dapat diurutkan dengan baik apabila terdapat lebih dari dua buah alternatif. Transitivitas memungkinkan diurutkannya semua alternative dari yang paling disukai sampai ke yang paling tidak disukai.
Kenalaran dengan proses-proses kenalarannya serta efisiensinya dalam mencapai tujuan seringkali dipandang sebagai sesuatu yang baik. Tetapi tidak semua perilaku yang bernalar itu baik.
Nilai yang mendasari preferensi serta perilaku orang dapat sangat berbeda. Suatu rangkaian nilai-nilai dapat menyebabkan seseorang yang bernalar menjadi tidak bernalar. Tapi dalam ekonomi politik modern, semata-mata hanya menyangkut penjelasan atas serta peramalan berdasarkan rangkaian-rangakaian nilai tertentu bagi orang-orang yang rasional.

Bab 1: Pilihan Kelompok
Situasi pilihan politik yang dihadapi seseorang berada dalam suatu konteks social. Keputusan-keputusan tersebut tidak dibuat sendiri, melainkan orang lain pun ikut terlibat dan preferensi mereka umumnya tidak sama. Lagi pula hasil-hasil dari pilihan seseorang sangat tergantung dari bagaimana orang-orang lain melakukan pilihan mereka. Kedua factor ini sangat mempersulit pembuatan analisa tentang keputusan-keputusan politik. Masalah yang bersangkutan dengan penyatuan preferensi pribadi dan pilihan-pilihan yang saling bergantungan menjadi sebuah pilihan kelompok merupakan inti dari analisa politik.
Politik tidak saja melibatkan individu, tetapi juga kelompok-kelompok. Jika asumsi tentang pilihan rasional seseorang hendak dimanfaatkan dalam menjelaskan prose-proses politik serta akibat-akibatnya, maka asumsi itu haruslah memungkinkan kita untuk memperkirakan akibat-akibat dari tindakan kelompok. Jadi, suatu hubungan harus dicari untuk mengaitkan pilihan perorangan dengan pilihan kelompok.
Pilihan kelompok dapat dengan mudah dikenali melalui kesamaan atau penyatuan preferensinya dengan cara yang serupa asumsi-asumsi yang dipakai untuk perseorangan. Jika kelompok-kelompok mempunyai preferensi yang bersifat transitif, maka kelompok itu dapatlah diperlakukan sebagai pribadi-pribadi. Tetapi jika kelompok tersebut hendak diperlakukan sebagai suatu kesatuan, maka salah satu syaratnya adalah pilihan-pilihan kelompok dapat dihubungkan dengan preferensinya dengan cara yang rasional. Salah satu cara yang paling terkenal untuk mendapatkan pilihan kelompok dari penjumlahan preferensi-preferensi masing-masing adalah melalui pemungutan suara.
Sebaliknya, ada kemungkinan bahwa preferensi yang dianut mempunyai kesamaan karakteristik sehingga preferensi pribadi mudah mdisatukan menjadi pilihan kelompok.
Kenneth J. Arrow mengunngkapkan ada ma tuntutan dari prosedur pilihan masyarakat atau kelompok. Pertama, sesuatu prosedur tidaklah harus menghasilkan suatu urutan preferensi yang lengkap bagi sebuah kelompok, melainkan cukup sekedar merincikan suatu rangkaian pilihan dari alternative-a;ternatif yang akan dipertimbangkan.
Kedua, prosedur tidak menjabarkan preferensi-preferensi menjadi pilihan kelompok dengan cara yang dipaksakan. Artinya, harus ada kaitan yang positif antara nilai-nilai perorangan dan pilihan masyarakat.
Ketiga, adanya ketidak saling tergantungnya alternative-alternatif yang tidak relevan. Pilihan alternative tidak tergantung pada alternative yang tidak termasuk dalam kemungkinan untuk dipilih.
Keempat adalah syarat kedaulatan warga atau non-imposisi, yaitu menetapkan bahwa sesuatu pola preferensi tertentu dari para anggota kelompok sudah mencukupi untuk diterimanya setiap alternative. Setiap alternative merupakan suatu kemungkinan pilihan yang masuk akal bagi kelompok itu, dan akan terpilih jika dalam kelompok itu berlaku pola preferensi yang mendukungnya.
Kelima, tidak seorangpun dimungkinkan untuk menjadi diktator. Artinya, tidak boleh ada seorangpun yang dapat menentukan cara pengurutan kelompok antara setiap pasangan alternative tanpa memperhitungkan preferensi orang lain. Tidak seorangpun dapat memaksakan kehendaknya dalam setiap keadaan.
Kesimpulannya, tidak mungkin ditemukan sebuah prosedur pengambilan keputusan yang memenuhi kelima syarat ini dan dalam pada itu menjamin keputusan-keputusan kelompok yang transitif.

Bab 2: Tindakan Kolektif dalam Kelompok-Kelompok yang Tidak Terorganisasi
Tujuan-tujuan tindakan politik mempunyai cirri umum yaitu seluruh barang-barang adalah milik bersama dan tercapainya atau tidak tercapainya tujuan-tujuan itu harus dilakukan bersama-sama oleh semua anggota dalam sebuah kelompok.
Tercapainya setiap tujuan bersama berarti bahwa suatu hal milik umum atau milik bersama telah disediakan bagi kelompok yang bersangkutan. Artinya, milik bersama sebuah kelompok berarti bahwa tidak seorangpun dalam kelompok itu dikecualikan dari perolehan manfaat atau keuntungan sebagai akibat dari dicapainya tujuan atau maksud itu. Oleh karena itu, untuk menganalisa pilihan-pilihan politik dari kelompok-kelompok, kita perlu meninjau bagaimana kelompok-kelompok yang terdiri dari orang-orang rasional mendapatkan barang-barang milik bersama.
Dalam perilaku perorangan dan optimalitas, yang menjadi perhatian kita adalah hasilnya bagi kelompok-kelompok orang, yaitu konsekuensi dari pilihan-pilihan kelompok.
Untuk melihat bagaimana perilaku rasional seseorang berkaitan dengan perilaku kelompok, maka kita gabungkan perilaku dari masing-masing orang dengan pengaruh timbal baliknya untuk memenuhi suatu kepentingan bersama atau memperoleh suatu barang kolektif. Makin besar jumlah orang-orang dalam sebuah kelompok yang tidak terorganisasi, makin optimal pula hasil-hasil yang akan diterima dari barang kolektifnya. Pemenuhan setiap kepentingan bersama merupakan sebuah barang kolektif.

Bab 3: Tindakan Kolektif Pemerataan Biaya Marginal dan Preferensi yang Tak Menentu
Kelompok-kelompok yang tak terorganisasi tak dapat menyediakan bagi diri mereka sendiri jumlah-jumlah barang kolektif yang optimal. Optimalitas mengkehendaki bahwabiaya-biaya dibagi serta dipikul bersama secara adil, sedangkan orang-orang yang secara politis tidak terorganisasi tak mempunyai sarana-sarana yang secara nyata dapat mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka untuk membagi biaya-biaya yang diperlukan untuk memperoleh suatu barang kolektif.
Suatu bentuk organisasi di kalangan para penerima manfaat untuk membagi-bagikan biaya-biaya barang yang bersangkutan diperlukan untuk memperoleh penyediaan yang optimal. Masalahnya adalah bagaimana mengorganisasikan kelompok itu untuk membagi-bagikan biaya-biaya barangnya di antara orang-orang yang akan menarik keuntungan dari barang itu.
Jika orang-orang diharapkan untuk menyumbang secara sukarela bagi barang-barang kolektif, maka biaya marginalnya harus mereka pikul bersama. Maka, pengorganisasian secara politik mensyaratkan untuk keberhasilannya bahwa biaya marginal untuk setiap tambahan satu unit barang kolektif harus dipikul bersama.
Pemusatan perhatian pada peluang untuk menjadi factor penentu membuka kesempatan gbagi kita untuk menganalisa masalah utama dalam mendapatkan partisipasi atau dukungan-dukungan politik.
Suatu kesepakatan untuk membagi biaya-biaya marginal untuk sesuatu barang kolektif tidak dengan sendirinya akan sudah memadai untuk mendorong orang-orang yang bersangkutan agar berpegang teguh pada apa yang telah disepakati.
Mengatasi rintangan partisipasi yaitu dengan menyediakan perangsang-perangsang yang terkecualikan untuk mengatasi rintangan kea rah tindakan politik yang efektif, dan setiap orang dapat diuntungkan oleh perangsang-perangsang itu.

Bab 4: Pengorganisasian Politis dan Wiraswastaan Politik
Masalah politik merupakan masalah-masalah yang bersumber pada perhitungan-perhitungan tentang orang-orang yang rasional serta menempatkan kepentingan diri sendiri dengan barang-barang kolektif. Tapi, itu saja belum cukup menjadi dasar yang kuat untuk tindakan kolektif yang efektif. Masih diperlukan perangsag-perangsang yang lain yang selektif atau berupa suatu dugaan untuk memotivasi orang-orang.
Tetapi perangsang-perangsang ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Keuntungan-keuntungan dari suatu usaha untuk bergeser menuju optimalitas mungkin cukup besar untuk membuat semuanya merasa diuntungkan jika membayar untuk pengadaan suatu system perangsang.
Kewiraswastaan sejak lama sudah dipelajari dalam ilmu ekonomi dan berbagai asumsi mengenai motivasi-motivasi serta fungsi kewiraswastaan memegang peranan yang penting dalam teori-teori ekonomi.
Seorang wiraswastawan politik adalah seseorang yang menginvestasikan waktu atau sumebrdaya lain yang dimiliki untuk mengkoordinasikan serta mempersatukan factor-faktor produksi lainnnya dalam rangka menyediakan barang-barang kolektif.
Wiraswastawan politik berbeda dengan wiraswastawan ekonomi dalam peralatan yang harus mereka gunakan dalam manipulasi yang harus mereka lakukan. Keduanya melakukan tugas-tugas yang mempunyai perbedaan penting. Perbedaannya terletak pada persaingan. Dalam persaingan ekonomi, maka yang diperebutkan adalah bagian-bagian dari pasar. Sedangkan dalam politik, orang berusaha mendesak ke luar lawannya. Seorang wiraswastawan politik menjalani karir dimana lawan-lawan senantiasa berusaha untuk menggesernya serta imbalan-imbalan dari jabatannya.
Dua faktor mempengaruhi apa yang oleh seorang wiraswastawan dapat diharapkan dari kegiatannya yaitu sumber imbalan dalam jabatannya, dan resiko yang terkait dengan usaha mendapatkan imbalan mengingat kemungkinan-kemungkinan oposisinya yang kuat.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang wirastwastawan dianggap bersikap rasional jika ia mengadakan spesialisasi (tidak akan melakukan investasi untuk mengamankan kedudukannya) adalah bahwa kedudukannya tidak dapat diganggu gugat atau bahwa ia tidak lagi dapat merubah peluangnya untuk mempertahankan jabatannya.
Wiraswastawan politik jarang untuk berdiam diri dalam bertahan di jabatannya. Contohnya, pemimpin sebuah system birokrasi. Seorang pemimpin yang rasional akan memusatkan usahanya untuk memperbesar arus imbalan yang dinikmatinya sebagai akibat dari kedudukannya. Tetapi karena arus imbalan seorang birokrat tidak selalu berkaitan langsung dengan besarnya anggaran belanja bironya, maka rumusan-rumusan mengenai sikap laku pemimpin merupakan hasil usaha wiraswastawan birokrat memperbesar belanja bironya telah diganti.
Peranan pemimpin politik ternyata belum cukup terperinci. Detail konteks dimana pemimpin itu harus bekerja harus diisikan terlebih dahulu sebelum perilaku seorang wiraswastawan yang rasional dapat dijelaskan atau diramalkan sekalipun nilai-nilai orang yang bersangkutan sudah diketahui.
Machivelli dengan etika kepemimpinannya menetapkan usaha kolektif yang efektif sebagai prasyarat yang logis bagi berdirinya serta terpeliharanya suatu masyarakat yang memungkinkan orang-orang menjalankan kehidupan pribadi yang lebih bermoral.

Bagian II: Ekonomi Politik dalam Sistem Demokrasi
Suatu system demokrasi menghendaki sejumlah besar penilaian disatukan ke dalam sebuah keputusan. Sistem ini menggabungkan penilaian perorangan untuk  mencapai keputusan-keputusan bersama. Sistem demokrasi adalah suatu gabungan tertentu dari aturan-aturan pengambilan keputusan untuk mencapai berbagai keputusan kelompok tertentu.
Apabila ketentuan pengambilan keputusan itu tidak ditaati, maka biaya-biaya partisipasi politik menjadi tinggi. Ketentuan pengambilan keputusan menetapkan suatu gabungan sumberdaya yang tertentu mempunyai bobot dalam konteks-konteks politik, maka sumberdaya tersebut nilainya akan naik karena penggunaan tambahan yang dapat dikenakan berdasarkan ketentuan itu.

Bab 5: Pemungutan Suara
Pemungutan suara merupakan suatu aspek sentral dalam demokrasi. Teori tentang tindakan rasional memberikan suara dapat mudah dikaitkan dengan argumentasi-argumentasi terdahulu mengenai tindakan kolektif. Contohnya, politisi dalam usaha mendapatkan suara perlu memberikan insentif pada orang agar member suara padanya.
Salah satu model pungutan suara adalah model Down. Voter Down dapat memilih untuk memberikan suara atau abstain, tetapi dia tidak dapat menentukan alternatif atas dasar mana ia harus memberikan suara. Pembahasan Down membicarakan faktor-faktor bahwa voter yang rasional akan dipertimbangkan dalam membuat pilihan tersebut. Ia menganggap voter akan membatasi kalkulasinya pada keuntungan-keuntungan dan biaya-biaya yang potensial untuk voting yang jelas-jelas politik.
Voting tidak merupakan satu-satunya hasil kontes politik. Salah satu contributor lainnya adalah uang. Uang dapat diharapkan menjadi semakin terinformasi secara politis disbanding rata-rata voter. Selain itu contributor lainnya adalah tes tak langsung atau observasi untuk mengetahui apakah sumbangan dilakukan untuk mendapatkan dukungan. Sementara itu, bentuk kontribusi-kontribusi yang lain akan menimbulkan permasalahan sehubungan dengan efek distribusi sumber-sumber selain suara pada hasil proses pemilihan.

Bab 6: Landasan Partai dalam Suatu Demokrasi
Platform adalah suatu statement tentang prinsip-prinsip dan kebijaksanaan untuk diikuti sehubungan dengan sejumlah besar masalah-masalah umum, yang dipakai/diadopsi oleh konvensi partai sebagai suatu dasar untuk appeal partai bagi dukungan public.
Dalam suatu pemilihan adalakanya terdapat kondisi single-peaked yang mengkehendaki adanya beberapa pengaturan atas semua usulan agar masing-masing preferensi individu tercakup dalam masing-masing arah sewaktu seseorang itu bergerak menjauh dari point yang paling disukainya.

B.    METODE (PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN PENULIS)
Penulis menggunakan pendekatan secara teoritis, terbukti dengan adanya sejumlah teori-teori yang dikemukakan dalam buku ini baik yang dikembangkan penulis maupun dikembangkan oleh ahli-ahli lain. Penulis juga mempergunakan asumsi-asumsi psikologis tentang tingkah laku perorangan untuk menjelaskan tingkah-tingkah orang-orang sebagai kelompok di dalam buku ini.

C.     TEORI DAN KONSEP
Teori yang dikembangkan oleh penulis menyinggung aneka ragam masalah politik. Teori tersebut mengidentifikasikan strategi-strategi yang efisien untuk menyusun organisasi, memimpin serta membentuk koalisi atas dasar politik. Selanjutnya, penulis menjelaskan tentang lika-liku pemungutan suara, gejala-gejala birokrasi, penggalangan semangat serta dagang suara. Dan akhirnya, penulis menyajikan pula analisa-analisa yang normatif mengenai demokrasi konstitusional maupun system-sistem pemerintahan yang lain.
Penulis juga mempergunakan asumsi-asumsi psikologis tentang tingkah laku perorangan untuk menjelaskan tingkah-tingkah orang-orang sebagai kelompok, serta pandangan-pandangan yang serupa tentang bagaimana preferensi-preferensi individual berkaitan dengan rangkaian-rangkaian tindakan yang meghasilkan perilaku politis tertentu pada kelompok-kelompok dan analisa-analisa mereka mencakup berbagai macam segi politik.

D.    KELEBIHAN DAN KEKURANGAN
Kelebihan
Buku ini terdiri dari dua buah bab yang mempermudah pembaca untuk mengetahui korelasi antar sub-sub bab. Buku ini dapat dijadikan pegangan untuk memahami pokok-pokok yang paling mendasar di bidang Ekonomi Politik. Buku ini juga banyak sekali menyediakan contoh kasus sebagai upaya mempermudah pembaca untuk memahami buku tersebut.
Kekurangan
Dikarenakan basis buku menggunakan bahasa asing, yaitu Bahasa Inggris, dalam arti kata buku ini adalah buku terjemahan ke Bahasa Indonesia, butuh waktu untuk mencerna dan memahami terjemahan tersebut yang dapat dikatakan baku dan tidak dalam kaedah dan diksi penulisan kalimat Bahasa Indonesia.
Jika dibandingkan dengan buku yang berjudul Ekonomi Politik karangan Hudiyanto yang sama-sama ada membahas mengenai demokrasi, buku ini tergolong sangat berat. Ekonomi Politik karangan Hudiyanto menjelaskannya dengan sangat lugas dan lebih mudah dimengerti. Ia menjelaskan mengenai demokrasi dan efisiensi, baik itu konfrontasi di antara keduanya dan upaya untuk menserasikan kedua hal ini. Pada satu sisi pemerintah diharapkan untuk menyediakan barang privat dan publik bagi masyarakat. Mingkin pada komunitas kecil seperti keluarga, keputusan dapat aklamasi, namun dalam komunitas besar seperti negara, maka keputusan itu harus bisa dilakanakan secara adil dan di ikuti semua orang dalam pola pemilihan umum. dalam bahasa sederhana nya, demokrasi selalu berbiaya mahal dan hasil nya kurang memuaskan.

E.     PANDANGAN PRIBADI TERHADAP BUKU
Dalam ekonomi politik, pemilihan tidak hanya merupakan suatu keyakinan saja, tetapi juga menyangkut suatu proyeksi sebagai akibat-akibat dari alternatif-alternatif. Dalam memilih, berarti kita juga memilih akibat-akibat yang diperkirakan akan timbul oleh langkah tindakan itu. Ada kalanya akan muncul akibat-akibat yang tak terduga, namun akibat-akibat dari langkah-langkah tindakan yang diambil turut berperan dalam menentukan pilihan. Timbulnya altrenatif-alternatif serta akibat-akibatnya, maka nilai atau preferensi dari berbagai langkah tindakan juga ikut dalam menentukan pilihan.
Buku ini sangat bagus dalam memahami bagaimana cara-cara pemilihan dalam politik ekonomi serta prosedur dan teori-teori apa yang dapat digunakan. Namun dari segi penyajian, buku ini sangat sulit dipahami dan berbelit-belit, baik dari struktur bahasa dan kalimat dikarenakan buku ini adalah buku terjemahan. Pemilihan contoh kasusnya pun sangat rumit untuk ukuran mahasiswa, pasalnya, buku ini mengambil banyak kasus di dalam sebuah perusahaan yang sudah berbasiskan professional. Buku ini banyak diisi dengan contoh kasus, dan sedikit teori.

F.     RUJUKAN
Hudiyanto. 2005. Ekonomi Politik. Jakarta: Bumi Aksara

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

1 komentar:

bima tralala said...

min ini judul buknya apa ya?makasih

Post a Comment