Analisis kebijakan
tidak berhenti pada penggunaan berbagai metode pengkajian untuk menghasilkan
dan mentransformasikan informasi. Meskipun produksi dan transformasi
informasi merupakan suatu hal yang esensial dalam analisis kebijakan,
yang tidak kalah pentingnya adalah penciptaan dan penilaian secara kritis
klaim pengetahuan yang didasarkan atas informasi tersebut. Klaim pengetahuan
yang dikembangkan sebagai kesimpulan dari argumen-argumen kebijakan,
mencerminkan alasan-alasan mengapa berbagai macam pelaku kebijakan tidak
sepakat terhadap suatu alternatif kebijakan.
tidak berhenti pada penggunaan berbagai metode pengkajian untuk menghasilkan
dan mentransformasikan informasi. Meskipun produksi dan transformasi
informasi merupakan suatu hal yang esensial dalam analisis kebijakan,
yang tidak kalah pentingnya adalah penciptaan dan penilaian secara kritis
klaim pengetahuan yang didasarkan atas informasi tersebut. Klaim pengetahuan
yang dikembangkan sebagai kesimpulan dari argumen-argumen kebijakan,
mencerminkan alasan-alasan mengapa berbagai macam pelaku kebijakan tidak
sepakat terhadap suatu alternatif kebijakan.
Argumen-argumen
kebijakan, yang merupakan sarana untuk melakukan perdebatan mengenai
isu-isu kebijakan publik, mempunyai enam elemen/unsur, yaitu:
kebijakan, yang merupakan sarana untuk melakukan perdebatan mengenai
isu-isu kebijakan publik, mempunyai enam elemen/unsur, yaitu:
- Informasi yang
relevan dengan kebijakan (I)
Dihasilkan
melalui penerapan berbagai metode merupakan bukti dari kerja analisis.
Informasi tentang masalah-masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi-aksi
kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan yang disajikan dalam
berbagai bentuk. Informasi yang relevan dengan kebijakan merupakan titik
tolak dari suatu argumen kebijakan.
melalui penerapan berbagai metode merupakan bukti dari kerja analisis.
Informasi tentang masalah-masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi-aksi
kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan yang disajikan dalam
berbagai bentuk. Informasi yang relevan dengan kebijakan merupakan titik
tolak dari suatu argumen kebijakan.
- Klaim Kebijakan
(C)
Merupakan
kesimpulan dari suatu argumen kebijakan. Klaim kebijakan merupakan konsekuensi
logis dari informasi yang relevan bagi kebijakan. Jika klaim kebijakan
mengikuti penyajian informasi klaim tersebu berbunyi “maka”.
kesimpulan dari suatu argumen kebijakan. Klaim kebijakan merupakan konsekuensi
logis dari informasi yang relevan bagi kebijakan. Jika klaim kebijakan
mengikuti penyajian informasi klaim tersebu berbunyi “maka”.
- Pembenaran/Warrant
(W)
Merupakan
suatu asumsi di dalam argumen kebijakan yang memungkinkan
analis untuk berpindah dari informasi yang relevan dengan kebijakan ke
klaim kebijakan. Pembenaran dapat mengandung berbagai macam asumsi otoritatif,
intuitif, analisentris, kausal, pragmatis, dan kritik nilai. Peranan
dari pembenaran adalah untuk membawa informasi yang relevan dengan kebijakan
kepada klaim kebijakan tentang terjadinya ketidak-sepakatan atau konflik,
dengan demikian memberi suatu alasan untuk menerima klaim.
suatu asumsi di dalam argumen kebijakan yang memungkinkan
analis untuk berpindah dari informasi yang relevan dengan kebijakan ke
klaim kebijakan. Pembenaran dapat mengandung berbagai macam asumsi otoritatif,
intuitif, analisentris, kausal, pragmatis, dan kritik nilai. Peranan
dari pembenaran adalah untuk membawa informasi yang relevan dengan kebijakan
kepada klaim kebijakan tentang terjadinya ketidak-sepakatan atau konflik,
dengan demikian memberi suatu alasan untuk menerima klaim.
- Dukungan/Backing
(B)
Dukungan
(B) bagi pembenaran (W) terdiri dari asumsi-asumsi tambahan atau argumen-argumen
yang dapat digunakan untuk mendukung pembenaran yang tidak diterima
pada nilai yang tampak. Dukungan terhadap pembenaran dapat mengambil
berbagai macam bentuk, yaitu hukum-hukum ilmiah, pertimbangan para pemegang
otoritas keahlian, atau prinsip-prinsip moral dan etis. Dukungan terhadap
pembenaran memungkinkan analisis bergerak ke belakang dan menyatakan
asumsi-asumsi yang menyertainya.
(B) bagi pembenaran (W) terdiri dari asumsi-asumsi tambahan atau argumen-argumen
yang dapat digunakan untuk mendukung pembenaran yang tidak diterima
pada nilai yang tampak. Dukungan terhadap pembenaran dapat mengambil
berbagai macam bentuk, yaitu hukum-hukum ilmiah, pertimbangan para pemegang
otoritas keahlian, atau prinsip-prinsip moral dan etis. Dukungan terhadap
pembenaran memungkinkan analisis bergerak ke belakang dan menyatakan
asumsi-asumsi yang menyertainya.
- Bantahan/Rebuttal
(R)
Merupakan
kesimpulan yang kedua, asumsi, atau argumen yang menyatakan kondisi
di mana klaim asli tidak diterima, atau klaim asli hanya dapat diterima
pada derajat penerimaan tertentu. Secara keseluruhan klaim kebijakan
dan bantahan membentuk substansi isu-isu kebijakan, yaitu ketidak-sepakatan
di antara segmen-segmen yang berbeda dalam masyarakat terhadap serangkaian
alternatif tindakan pemerintah. Pertimbangan terhadap bantahan-bantahan
membantu analis mengantisipasi tujuan-tujuan dan menyediakan perangkat
sistematis untuk mengkritik salah satu klaim, asumsi dan argumennya.
kesimpulan yang kedua, asumsi, atau argumen yang menyatakan kondisi
di mana klaim asli tidak diterima, atau klaim asli hanya dapat diterima
pada derajat penerimaan tertentu. Secara keseluruhan klaim kebijakan
dan bantahan membentuk substansi isu-isu kebijakan, yaitu ketidak-sepakatan
di antara segmen-segmen yang berbeda dalam masyarakat terhadap serangkaian
alternatif tindakan pemerintah. Pertimbangan terhadap bantahan-bantahan
membantu analis mengantisipasi tujuan-tujuan dan menyediakan perangkat
sistematis untuk mengkritik salah satu klaim, asumsi dan argumennya.
- Kesimpulan/Qualifier
(Q)
Kesimpulan
(Q) mengekspresikan derajat dimana analis yakin terhadap suatu klaim
kebijakan. Dalam analisis kebijakan, pemberi sifat sering diekspresikan
dalam bahasa probabilitas (seperti “Barangkali”, “Sangat mungkin”,
“pada tingkat kepercayaan 0,01”). Ketika analis secara penuh yakin
terhadap suatu klaim atau ketika kesimpulan sepenuhnya deterministik
dan tidak mengandung kesalahan sama sekali, suatu kesimpulan tidak diperlukan.
(Q) mengekspresikan derajat dimana analis yakin terhadap suatu klaim
kebijakan. Dalam analisis kebijakan, pemberi sifat sering diekspresikan
dalam bahasa probabilitas (seperti “Barangkali”, “Sangat mungkin”,
“pada tingkat kepercayaan 0,01”). Ketika analis secara penuh yakin
terhadap suatu klaim atau ketika kesimpulan sepenuhnya deterministik
dan tidak mengandung kesalahan sama sekali, suatu kesimpulan tidak diperlukan.
Struktur argumen
kebijakan mengilustrasikan bagaimana para analis dapat menggunakan informasi
untuk merekomendasikan pemecahan bagi masalah-masalah kebijakan. Hubungan
di antara ke-enam elemen argumen kebijakan juga mendemonstrasikan di
dalam cara-cara yang berbeda, tergantung pada kerangka referensi, ideologi,
atau pandangan dari kelompok-kelompok yang berbeda. Argumen kebijakan
memungkinkan kita terus melangkah melampaui perolehan informasi dan
mentransformasikan informasi itu ke dalam kepercayaan tentang kebenaran
yang dapat diterima (pengetahuan). Dengan demikian, analis dapat menggunakan
kombinasi berbagai metode sehingga menjadi terbuka terhadap tantangan,
dapat melakukan kritik diri, dan mampu mengarah kepada penyelesaian
masalah-masalah, bukannya melakukan pembenaran terhadap alternatif-alternatif
kebijakan yang disukai.
kebijakan mengilustrasikan bagaimana para analis dapat menggunakan informasi
untuk merekomendasikan pemecahan bagi masalah-masalah kebijakan. Hubungan
di antara ke-enam elemen argumen kebijakan juga mendemonstrasikan di
dalam cara-cara yang berbeda, tergantung pada kerangka referensi, ideologi,
atau pandangan dari kelompok-kelompok yang berbeda. Argumen kebijakan
memungkinkan kita terus melangkah melampaui perolehan informasi dan
mentransformasikan informasi itu ke dalam kepercayaan tentang kebenaran
yang dapat diterima (pengetahuan). Dengan demikian, analis dapat menggunakan
kombinasi berbagai metode sehingga menjadi terbuka terhadap tantangan,
dapat melakukan kritik diri, dan mampu mengarah kepada penyelesaian
masalah-masalah, bukannya melakukan pembenaran terhadap alternatif-alternatif
kebijakan yang disukai.
Sumber:
William N.
Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, terjemahan.
Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, terjemahan.
0 komentar:
Post a Comment