PENDEKATAN KEBIJAKAN PUBLIK

Teori Sistem (Policy sebagai suatu hasil dari sistem)

Model sistem memandang public policy sebagai suatu output dari sistem politik yaitu melalui proses interaksi antara suatu sistem politik dengan tekanan lingkungannya. Dalam hal ini, tekanan sebagai input (tuntutan dan dukungan), lingkungan sebagai external factor/proses, dan public policy sebagai output. Namun pendekatan sistem hanya memusatkan perhatian pada tindakan yang dilakukan pemerintah dan tidak memperhatikan apa yang tidak pernah dilakukan pemerintah.

Teori Kelompok
Teori kelompok memandang interaksi diantara kelompok adalah fakta sentral dari politik dan public policy. Disini, individu dengan kepentingan-kepentingan mengikat mengikat bersama-sama baik formal maupun informal, menekankan tuntutan-tuntutannya pada pemerintah. Kelompok merupakan jembatan antara individu dengan pemerintah, dan public policy sebagai penyeimbang antara beberapa kelompok yang berkepentingan.
Kelembgaan ditentukan dari pengaruh relatif kelompok kepentingan. Policy bergerak ke arah yang dikehendaki oleh kelompok yang mendapatkan pengaruh, dan menjauhi keinginan-keinginan kelompok yang kehilangan pengaruh.
Pengaruh ditrentukan oleh jumlah keanggotaannya, kesejahteraannya, kekuatan organisasi, kepemimpinan, pelaku pembuat keputusan, serta kohesif kedalam organisasi.

Teori Elit
Teori ini menggambarkan sedemokratis apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, selalu ada bias atau berdampak kepada masyarakat dan pada akhirnya kebijakan tersebut terlahir sebagai preferensi para elit. Elit lebih banyak membentuk opini masyarakat dalam persoalan policy dibandingkan massa membentuk opini elit. Policy mengalir secara top down dari kehendak elit ke administrator atau birokrat dan bersasaran pada rakyat.
Disini digambarkan dengan sangat jelas bahwa public policy bukan untuk mewujudkan tuntutan masyarakat, tetapi untuk kepentingan kelompok elit (yang berkuasa). Karena para elit suka bertahan pada satu sistem saja, maka perubahan dalam public policy lebih bersifat tambal sulam (disempurnakan) dibandingkan revolusioner (pengganti). Kaum elit memandang massa adalah pasif, apatis, dan miskin informasi.

                                                                                        


Teori Proses Fungsional
Public policy dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan-kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan, pengesahan, pelaksanaan, dan evaluasi policy.
Teori proses ini hanya menekankan pada proses bagaimana public policy dibuat, bukan isi dari policy tersebut.

Teori kelembagaan
Teori ini secara jelas menggambarkan bahwa apapun keputusan yang dibuat pemerintah adalah sebuah public policy, dan dengan berprinsip bahwa pelaku pembuat kebijakan adalah pemerintah tanpa berinteraksi dengan lingkungan sehingga mengakibatkan terabaikannya masalah-masalah lingkungan tempat kebijakan diterapkan.

Referensi
1.      Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
2.      Riant Nugroho. 2008. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.
3.      Miftah toha. 2005. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Aministrasi Negara. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
4.      Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
5.      AG.Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Post a Comment