Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis

            Pelaksanaan kebijakan publik hendaknya tidak melulu harus mengikuti pola pikir ortodoks dan selalu bertumpu pada desain-desain publik yang telah ada.  Kebijakan publik harus dikembangkan dengan mengedepankan perubahan di sektor publik, sehingga pergerakan reformasi di sektor publik dapat bergerak lebih cepat dari yang diusahakan oleh kebijakan publik sebelumnya.
Kebijakan publik harus menghindari pola pikir ortodoks untuk menyelesaikan masalah publik yang kompleks dan rumit. Analisis kebijakan dinamis ini menempatkan analisis kebijakan sebagai suatu hal yang rasional dan idealis dengan mementingkan usaha lebih keras pada pengembangan dan penilaian alternatif kebijakan yang lebih kreatif, lebih maju, serta berorientasi kepada masa depan dengan mengikutsertakan publik dalam setiap tahap analisis kebijakan.
Pengikutsertaan publik dalam analisis kebijakan berfungsi untuk menetapkan bahwa analisis kebijakan bukanlah semata-mata proses rasional belaka, tetapi juga harus memenuhi aspirasi rakyat. Inilah substansi dari kebijakan publik berbasis analisis kebijakan publik dinamis. Pelibatan publik dari awal proses analisis dan pendampingan analis kebijakan dengan metode-metode yang sistematis dapat melahirkan kebijakan publik yang lebih rasional dan memiliki tingkat penerimaan tinggi dalam proses politik pengambilan kebijakan.
Kebijakan publik berbasis publik analisis adalah kebijakan publik yang dirancang dengan mendasarkan diri kepada analisis kebijakan yang berani melakukan pemikiran ulang atas desain-desain kebijakan publik yang telah ada; desain-desain program dan kebijakan yang berhasil dilaksanakan di berbagai daerah domestik dan luar negeri, alternatif kebijakan yang dikembangkan di luar batas peraturan baku yang sewaktu-waktu dapat berubah; alternatif kebijakan yang kreatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan secara cepat dan tepat; usaha kebijakan untuk menciptakan birokrasi yang unggul. (Dwiyanto Indiahono, Kebijakan Publik berbasis dynamic policy analysis,hal-56)
Analisis ini juga melibatkan seluruh komponen yaitu publik, pemerintah, dan privat agar nantinya analisis kebijakan tidak bersifat statis, tetapi bersifat dinamis dan tidak monoton, serta selalu berkembang. Hsl tersebut juga membuat analisis kebijakan semakin berkualitas dan memerhatikan seluruh aspek, tidak hanya pemerintah dan privat saja tetapi juga publik.

Dalam bagan tersebut, dapat kita lihat bahwa dengan melakukan Dynamic Policy Analysis dalam agenda pemerintah, akan menghasilkan analisis kebijakan yang lebih fleksibel dengan adanya pengembangan alternative kebijakan, serta lebih berkualitas dan up-grading dengan adanya penilaian dan prediksi kebijakan dinamis. Serta, dengan adanya rekomendasi kebijakan dinamis, kebijakan yang dibuat lebih dan semakin efektif dan selalu berubah (memperbaiki kebijakan yang dahulu).

Isu/Masalah Publik
Masalah publik yaitu masalah yang melibatkan seluruh orang lain dan penyelesaiannya dapat mempengaruhi pihak secara luas, termasuk negara. Untuk menyelesaikan masalah publik tersebut, maka dibuatlah suatu kebijakan oleh pemerintah. Dan kebijakan tersebut nantinya diharapkan mampu mengatasi masalah publik tersebut. Selain itu, untuk menyelesaikan masalah public dan membuat kebijakan juga diperlukan barang publik.
Menurut Dwiyanto Indiahono, konsep barang publik memiliki dua karakteristik utama yaitu sifat non rivalry (tidak terdapat kompetisi) dan sifat non-excludability (tidak dapat menafikkan). (hal-59). Sehingga, dengan adanya karakteristik tersebut, barang-barang tersebut tidak bersifat khusus atau ekslusif, dan semua orang dapat menikmati barang tersebut tanpa terkecuali. Tetapi karena dapat diakses oleh siapapun, penggunaan barang pun menjadi berlebihan sehingga cepat rusak.
Barang swasta juga penting untuk mendudukkan masalah publik dalam rangka urusan dan kepentingan publik. Barang swasta menggunakan prinsip excludability (dapat menafikkan) dan rivalry (kompetisi).(hal 60). Karena semua orang dapat menafikkan keberadaan barang tersebut dalam artian semua orang berhak mendapatkan barang tersebut maka dengan sifat barang swasta yang terbatas menyebabkan adanya persaingan dan kompetisi bagi orang-orang tersebut. Selain itu, harga barang privat dapat ditentukan dengan mudah oleh mekanisme pasarantara produsen dan konsumen.
Barang Toll yaitu barang yang dikonsumsi oleh banyak orang secara bersama dan produsennya bisa melakukan pencegahan terhadap pihak lain untuk mengkonsumsinya. Sedangkan barang terbuka untuk umum yaitu barang yang digunakan oleh perseorangan tapi pencegahan tidak mungkin dilakukan oleh penyelenggaranya.

Sifat Masalah Publik
Masalah public memiliki beberapa sifat (Dunn, 214-215), yaitu:
1.      Saling ketergantungan.
2.      Subyektif
3.      Artificial
4.      Dinamis

Perumusan Masalah
Masalah public harus diatasi dengan melakukan beberapa langkah, yaitu:
1.      Pencarian masalah. Yaitu suatu tahap mengenali akar masalah. Dikarenakan masalah public melibatkan banyak pihak, maka pemerintah perlu menilik secara serius apa sebenarnya persamasalahannya.
2.      Pendefinisian masalah. Yaitu merangkum permasalahan yang dikemukakan oleh bebagai pihak menjadi satu permasalahan formal.
3.      Spesifikasi masalah. Setelah merangkum seluruh permasalahan, langkah selanjutnya yaitu mempertimbangkan masalah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dengan memperhatikan karakteristik masalah dan sumber daya yang dimiliki.
4.      Agenda pemerintah. Setelah ditetapkan masalah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, barulah ditetapkan menjadi agenda pemerintah dan segera dibentuk kebijmakan yang nantinya akan menyelesaikan masalah public.

Analisis Kebijakan Dinamis
Dikarenakan zaman yang selalu mengalami perubahan, kebijakan yang dibuat hendaknya juga bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Analisis kebijakan ada dua cara, yaitu praktek dan teoritik.
Analisis kebijakan dinamis dibagi menjadi empat tahap, yaitu:
1.      Pengenalan masalah public dinamis. Yaitu mengenal permasalahan secara lebih detail, agar alternatif-alternatif penyelesaian kebijakan dapat dikembangkan, serta melibatkan publik.
2.      Metode pengenalan masalah dinamis. Para analis kebijakan harus teliti dalam mengenal suatu permasalahan. Hal tersebut dikarenakan adanya ketergantungan dan subyektifitas dari masalah public tersebut.

Pengembangan Alternatif Kebijakan Dinamis
Yaitu menunjuk pada upaya mencari alternative kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk menyelesaikan masalah publikdengan mempertimbangkan aspek rasionalitas, politis, dengan mendasarkan diri untuk berpikir lebih maju dan kreatif dan pro pada public.

Penilaian dan Prediksi Kebijakan Dinamis
Analisis kebijakan tak luput dari upaya mempertimbangkan aspirasi public, privat, dan pemerintah.

Rekomendasi Kebijakan Dinamis
Mempertimbangkan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan lain berdasarkan prediksi yang matang dalam proses penilaian dan prediksi terhadap alternative kebijakan yang telah dilakukan.

Proses Politik Kebijakan
Kemudian rekomendasi kebijakan politik tersebut dimasukkan pada wilayah politik, dengan diawali dari usul pemerintah atau inisiatif dari lembaga legislative. Proses politik kebijakan adalah proses melegitimasi kebijakan public dengan menyandarkan pada proses pembahasan kebijakan di lembaga politik yang diakui sebagai representative public (Kebijakan Publik hal140). Jika lembaga politik yang representative dari kebijakan benar-benar menampung aspirasi public, maka kebijakan yang direkomendasikan tidak mengalami hambatan untuk dilegitimasikan menjadi sebuah kebijakan.

Pernyataan Kebijakan
Adalah pernyataan pemerintah atas suatu kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan atau terkait dengan masalah public tertentu (KP 142). Setiap pernyataan kebijakan tersebut harus sudah mendapatkan pernyataan legitimasi dari pihak hokum. Pernyataan kebijakan harus diketahui oleh public dengan sebaik-baiknya, sehingga dibutuhkan proses sosialisasi secara detail.
Implementasi Kebijakan
Menunjuk kepada apakah kebijakan yang disusun tersebut dilaksanakan seperti yang telah direncanakan, apakah benar-benar teraplikasi di lapangan dan apakah benar-benar mampu mengatasi masalah public

Evaluasi Kebijakan
Yaitu menilai keberhasilan/kegagalan kebijakan berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Dan apabila kebijakan tersebut dinyatakan gagal mengatasi permasalahan publik, maka nantinya akan dibuat kebijakan yang baru lagi dan belajar dari pengalaman sebelumnya. Inilah yang disebut dengan analisis kebijakan yang dinamis.

Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis sebuah Proses Ideal
Keikutsertaan publik, privat dan pemerintah menunjukkan bahwa proses analisis kebijakan menjadi dinamis. Kedinamisan analisis kebijakan tersebut adalah (KP150):
·        Analis kebijakan harus mengenali masalah rumit dan kompleks dalam agenda pemerintah. Karena itu harus melibatkan tiga komponen tersebut
·        Tiga komponen tersebut juga dilibatkan dalam mengembangkan alternative kebijakan yang praktis
·        Setelah analis memiliki beberapa item alternative kebijakan, publik, privat dan pemerintah dapat memberikan saran dan solusi alternative yang telah dirancang oleh pemerintah.
·        Analis juga harus memiliki kemampuan yang handal untuk menganalisis masalah, pengembangan alternative dan menilai kebijakan.

Daftar Pustaka

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Post a Comment