ANALISIS KEBIJAKAN DELIBERATIF

Banyaknya pendekatan analisis kebijakan yang cenderung bersifat teknokratis, dan mengesampingkan peran dan partisipasi publik. Contohnya saja ketika di zaman orde baru, dimana semua keputusan berada di tangan pemerintahan tanpa melibatkan publik. Hasilnya, kebijakan tersebut gagal diimplementasikan. Atas dasar itulah Analisis Kebijakan Deliberatif berusaha untuk melibatkan publik dengan cara membangun Good Governance.
Good governance adalah penyelenggaraan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstriktif di antara domain-domain negara, sektor swasta , dan masyarakat. Ada sembilan karakteristik Good Governance:
1.       Participation
2.       Rule of law
3.       Transparency
4.       Responsiveness
5.       Consensus orientation
6.       Equity
7.       Effectiveness and efficiency
8.       Accountability
9.       Strategic vision

Governance merupakan kondisi dimana para pihak mendapatkan efek langsung dari proses politik khususnya kebijakan publik dan dilibatkan secara langsung dalam rangka meningkatkan efektivitas suatu kebijakan, sekaligus akuntabilitasnya kepada publik.
Dalam analisis kebijakan deliberatif, publik mempunyai kepentingan untuk dilibatkan secara langsung untuk memastikan bahwa proses politik kebijakan berjalan dengan lebih akuntabel.

Proses analisis kebijakan deliberatif ini berbeda dengan model teknokratik karena peran analisis kebijakan hanya sebagai fasilisatir agar masyarakat menemukan sendiri keputusan kebijakan atas dirinya sendiri. 

Peran pemerintah lebih sebagai kehendak publik. Sementara peran analisis kebijakan adalah sebagai prosesor proses dialog publik agar menghasilkan keputusan publik untuk dijadikan kebijakan publik. Konsep ini dikenal sebagai musyawarah untuk mufakat.
Model deliberatif yang sering juga disebut model kebijakan argumentatif merupakan model perumusan kebijakan dengan melibatkan argumentasi dari para pihak atau dengan mempelajari argumentasi tertulis dari berbagai pigak sebagai dasar perumusan. Model ini dikembangkan dari keyakinan bahwa kebenaran dapat dicapai melalui diskusi dan perdebatan antara para pihak.
Koreksi terbesar dari analisis ini adalah bagaimana analisis kebijakan yang dikenal dan dipergunakan secara luas pada saat ini dikembangkan menjadi model hibrida yang mengadopsi partisipasi publik.
Dalam prakteknya, model kebijakan deliberatif paling efektif dipergunakan pada kondisi konflik. Kebijakan publik yang dihasilkan dari kesepakatan pihak yang berkonflik mertpakan kebijakan yang efektif untuk menyelesaikan masalah.
DAFTAR PUSTAKA

Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
                                     
Riant Nugroho. 2008. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.



AG.Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Post a Comment