Analisis Kasus Kegagalan Implementasi Kebijakan dengan Model Analisis William N. Dunn

William N. Dunn (1998) mengemukakan bahwa analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan. Berikut penulis akan mencoba menganalisis suatu kasus yang berkaitan dengan kegagalan implementasi kebijakan dengan model analisis kebijakan William N. Dunn.

Kasus: Kegagalan Implementasi Kebijakan Pembangunan Terminal Raya Bingkuang Aia Pacah
Bab I    : Latar Belakang Masalah
A.      Deskripsi Situasi Masalah
Pada awalnya, pembangunan TRB Kota Padang ini bertujuan untuk mengembangkan/memperluas pembangunan Kota Padang ke arah utara. Pelaksanaan Terminal Regional Bingkuang (TRB) Kota Padang belum berjalan secara maksimal. Dinas perhubungan selaku instansi yang berwenang untuk menjalankan kebijaksanaan mengenai TRB, mengaku kesulitan untuk mengoptimalkan TRB sebagai terminal bis representatif.
Pelaksanaan pembangunan TRB Kota Padang telah rampung sejak Oktober. Namun Pemanfaatannya tidak dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Belakangan, terminal yang masih banyak kekurangan infrastruktur penunjang dan sarana publik itu ditinggal begitu saja oleh AKDP (Antarkota dalam Provinsi) dan bus AKAP (Antarkota Antar Provinsi). Hingga sekarang, bangunan tersebut tak lebih dari bangunan kosong dan terlantar.

B.      Hasil Sebelum Usaha Pemecahan Masalah
Alhasil karena kurangnya infrastruktur penunjang mengakibatkan kurangnya akses masyarakat ke terminal, maka bus AKDP dan AKAP Kota Padang beroperasi dengan menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat-tempat yang potensial ramai calon penumpang, seperti Plaza Minang Air Tawar, Simpang Tabing, Simpang kalumpang, Pasar Duku, Simpang Lubuk Begalung, dll.
Hal tersebut juga berdampak pada kemacetan. Banyak ruas-ruas jalanan yang berubah menjadi terminal bayangan. Angkutan kota dan taksi pun juga memarkir kendaraannya di kawasan yang sama.

BAB II  : Lingkup dan Ragam Masalah
A.      Penilaian Kinerja Kebijakan Masa Lalu
Banyak yang menilai bahwa Pemko padang gagal merealisasikan optimalisasi TRB, karena wacana untuk menjadikan TRB sebagai pusat lalu lintas Kota padang terkesan hanya formalitas di atas kertas. Padhal investasi untuk pembangunan TRB mencapai Rp38 milyar dan pembayarannya masih hutang hingga 2013 nanti. Pemerintah dinilai kurang matang dalam membuat suatu kebijakan sehingga akhirnya kebijakan tersebut tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan pun tidak tercapai.
Pemerintah juga sepertinya membangun tanpa pertimbangan dan terkesan kurang serius. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya infrastruktur penunjang  untuk terminal, serta kurang tegas dalam melaksanakan peraturan bagi kendaraan bermotor.
B.      Pentingnya Situasi Masalah
Situasi masalah mengenai pembangunan TRB ini sangat penting untuk ditanggulangi, karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak, khususnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas masyarakat Kota Padang.
C.      Kebutuhan untuk Dianalisis
Pembangunan TRB ini perlu dianalisis lebih lanjut. Keberadaan terminal tidak hanya dilihat dari pembangunan fisiknya saja, namun juga dari segi fungsi dan manfaat. Sebagai salah satu sarana publik, terminal perlu dimaksimalkan fungsinya. Jika suatu sarana publik tidak berjalan sebagaimana mestinya, kenyamanan dan ketertiban akan terganggu.

BAB III : Pernyataan Masalah
A.      Definisi Masalah         : Pembangunan TRB yang tanpa perencanaan matang serta dibangun tanpa adanya infrastruktur penunjang dan tidak adanya ketegasan dalam menegakkan peraturan sehingga menyebabkan kemacetan dibeberapa ruas jalan.
B.      Pelaku Utama              : Pemerintah (sebagai pembuat kebijakan)
C.      Tujuan dan sasaran    : Masyarakat, yaitu untuk mengatasi kepadatan dan kemacetan arus lalu lintas di pusat kota, terlaksananya pengoperasian TRB secara maksimal, mempercepat laju pertumbuhan kawasan TRB seperti ruko, tempat grosir, dan bongkar muat barang, serta memperluas jaringan trayek angkutan kota ke TRB.
D.     Solusi yang tersedia    : Sebaiknya setiap kebijakan harus dipikirkan secara matang, berikut tujuan serta dampak yang mungkin akan muncul sebagai akibat dari pembangunan. Kebijakan tersebut juga harus dijalankan sesuai dengan perencanaan disertai dengan tindakan tegas dan komitmen dari pemerintah. untuk kasus TRB ini, sebaiknya dibangun infrastruktur penunjangnya dan menata ulang kembali terminal dengan melibatkan seluruh aspek seperti dinas transportasi dan tata letak kota, supir-supir angkot, masyarakat dan pedagang.

BAB IV : Alternatif Kebijakan
A.      Deskripsi alternatif
Untuk menanggulangi kegagalan kebijakan tersebut, pemerintah perlu membuat suatu kebijakan alternatif sebagai cara lain agar kegagalan tersebut dapat diatasi dan tidak semakin berdampak buruk kepada masyarakat.
B.      Dampak Ganda dan Eksternalitas: Kesalahan kebijakan ini, berakibat dua dampak, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung (ekstrenalitas). Dampak langsung yaitu kota tidak mempunyai terminal, tidak adanya sentral dan perputaran angkutan umum, serta semrawutnya kota. Sedangkan dampak eksternalnya yaitu pedagang yang mulanya menggantungkan hidupnya di terminal menjadi kehilangan pekerjaan. Yang kedua, semakin kotornya pusat perkotaan Kota Padang karena banyaknya pedagang yang berjualan di tepi-tepi jalan.
C.      Hambatan dan Fisibilitas Politik
Implementasi menyangkut masalah politik, menyangkut siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan, serta memiliki kemungkinan adanya resiko untuk gagal atau tidak berhasil. Kegagalan kebijaksanaan ada dua, yaitu tidak terimplementasikan dan implementasi yang tidak berhasil. Tidak terimplementasikan berarti suatu kebijaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dikarenakan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, ataupun mereka telah bekerja secara tidak efisien, atau tidak sepenuhnya menguasai permasalahan dan kemungkinan permasalahan terjadi di luar jangkauan kekuasaannya. Akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi.
Kendala, hambatan dan fisibilitas politik dalam pembangunan serta penerapan kebijakan mengenai TRB ini adalah:
1.      Keterbatasan dana dalam upaya pengoptimalan TRB, sehingga masih perlu untuk mendatangkan investor yang mau menanamkan modalnya di TRB.
2.      Pemerintah Kota Padang dianggap kurang serius untuk mengoptimalkan TRB.
3.      Kurangnya komunikasi antara Pemko dengan pengusaha AKDP, sehingga keinginan pengusaha tidak terpenuhi.
4.      Lokasi TRB yang dirasa jauh dari pusat kota yang dianggap tidak representatif oleh masyarakat pengguna.
5.      Akses menuju TRB yang dirasa kurang oleh masyarakat.

BAB V  : Rekomendasi Kebijakan
A.      Kriteria Alternatif Rekomendasi
Kriteria alternatif yang bisa dimanfaatkan untuk memilih alternatif kebijakan antara lain adalah:
·        Technical feasibility, yang menekankan pada aspek efektifitas langkah intervensi dalam mencapai tujuan dan sasaran;
·        Economic and financial feasibility, yang menekankan aspek efisiensi yakni biaya dan keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan teknik cost and benefit analysis;
political viability, yang melihat dampak politik yang ditimbulkan berupa tingkat
·        Aksebilitas (acceptability), kecocokan dengan nilai masyarakat (appropriateness), responsifitas (responsiveness), kesesuaian dengan perundangan (legal suitability), serta pemerataan (equity);
·        Administrative operability yang melihat dari dimensi otoritas instansi pelaksana, komitmen kelembagaan, kapabilitas staf dan dana serta dukungan organisasi.
B.      Deskripsi Alternatif yang Dipilih
Dengan melihat kriteria alternatif rekomendasi tersebut, pemerintah Kota Padang mengambil berusaha untuk menghidupkan kembali terminal Aia Pacah dengan cara menggaet investor untuk membangun kembali terminal, serta membangun infrastruktur penunjang sehingga akses masyarakat ke terminal lebih mudah. Pemkot juga berencana memindahkan pusat pemerintahan agar rencana awal yaitu mengembangkan pembangunan daerah pinggiran Kota Padang terwujud.
C.      Penyediaan pemantauan dan Evaluasi
Setelah dibuat alternatif dan rekomendasi kebijakan yang baru, peran pengawasan serta pemantauan dari pihak Pemko Padang sangatlah diperlukan agar kebijakan yang dibuat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini juga diimbangi dengan sikap tegas dan konsekuensi Pemko dan partisipasi masyarakat dalam mentaati kebijakan tersebut.
D.     Keterbatasan dan Konsekuensi yang Tidak Terantisipasi
Adanya keterbatasan yang sangat mengganjal saat ini adalah masalah dana. Untuk itu, pemko Padang perlu membuat anggaran terlebih dahulu, atau menggaet investor untuk membangkitkan kembali Terminal Regional Bingkuang tersebut.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

1 komentar:

Rahmi Imanda said...

postingan yang menarik, kami juga punya artikel terkait 'Angkutan Kota' silahkan buka link ini
http://repository.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/3315/1/Kommit2004_Sistem_Informasi_006.pdf
semoga bermanfaat ya

Post a Comment