Pengertian dan Perkembangan Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan
dapat dimengerti sebagai proses yang menghasilkan pengetahuan
tentang
dan dalam proses kebijakan. Pengetahuan

tentang
proses kebijakan mengacu pada “studi sistematis dan
empiris tentang bagaimana kebijakan dibuat dan memberikan efek”, sementara
pengetahuan dalam proses kebijakan mengacu pada pemahaman
bahwa “realisme keputusan untuk sebagian bergantung pada akses terhadap
stok pengetahuan yang ada”. Dalam definisi yang luas ini, analisis
kebijakan mencakup berbagai bentuk pengkajian, dari penggunaan mistis
atau tenaga gaib sampai ke ilmu-ilmu modern.

Secara historis,
tujuan analisis kebijakan adalah menyediakan informasi bagi pembuat
kebijakan untuk dijadikan bahan pertimbangan yang nalar guna menemukan
pemecahan masalah kebijakan. Dengan demikian, analisis kebijakan memiliki
dasar orientasi praktis yang dalam banyak hal menjadikannya sama dengan
ilmu sosial terapan.

Metodologi,
metode dan teknik analisis kebijakan telah berubah dengan nyata sepanjang
sejarah. Tetapi analisis kebijakan secara eksplisit hanya menjadi empiris
dan kuantitatif pada periode setelah Revolusi Industri. Ketika analisis
kebijakan abad dua puluh mengikuti tradisi yang telah ditetapkan pada
abad sebelumnya, lima puluh tahun yang lalu telah terlihat peningkatan
profesionalisme analisis kebijakan dan pelembagaannya di pemerintahan.
Pada periode setelah Perang Dunia II, pendekatan analysentrik mulai
mendominasi analisis kebijakan.

Evolusi analisis
kebijakan umumnya telah mengikuti perubahan di dalam masyarakat. Salah
satu perubahan besar di dalam masyarakat adalah tumbuhnya wilayah perkotaan
di Mesopotamia dan kemudian di India, China dan Yunani. Pada periode
abad pertengahan, peradaban perkotaan menjadi lebih kompleks dengan
adanya diferensiasi dan spesialisasi peran analisis kebijakan terutama
masalah keuangan, perang dan hukum.

Transformasi
utama di dalam produksi pengetahuan kebijakan terjadi sebagai akibat
Revolusi Industri dan Jaman Pencerahan, keduanya diikuti pertumbuhan
stabilitas politik di antara kekacauan sosial. Pada abad dua puluh,
analisis kebijakan berkembang. Pertama untuk menanggapi kelesuan ekonomi
dan perang, dan kemudian sebagai reaksi terhadap pemerintah yang tumbuh
secara dramatis. Sesudah Perang Dunia II, lahir masyarakat pasca-industri
yang memiliki klas teknis-profesional yang terdidik dan telah mencapai
posisi menonjol yang tidak terduga seperti periode sebelumnya.

Terdapat sedikitnya
dua cara utama untuk menjelaskan evolusi sejarah analisis kebijakan
dari dulu hingga saat ini. Menurut salah satu pendekatan (bimbingan
teknokratis), pengetahuan kebijakan adalah sumber daya langka yang kepemilikannya
dapat meningkatkan kekuatan dan pengaruh analisis kebijakan yang profesional.
Pendekatan yang lain (konseling teknokratis) sebaliknya menyatakan bahwa
peran utama analis kebijakan adalah untuk mengesahkan keputusan kebijakan
yang dibuat oleh pemegang kekuasaan.


Masing-masing
pendekatan membantu di dalam beberapa hal untuk menjelaskan perubahan
sejarah, tetapi keduanya cenderung untuk melebih-lebihkan kekuasaan
dan pengaruh analisis kebijakan dengan alasan yang berbeda. Pendekatan
bimbingan teknokratis terlalu berlebihan menilai pengaruh analisis di
dalam membentuk pilihan kebijakan yang penting, sebaliknya pendekatan
konseling teknokratis salah dalam menilai kepentingan simbolis dari
analisis di dalam mengesahkan keputusan kebijakan yang dibuat pada dasar-dasar
politik.

Apapun keputusan
akhir dari kontroversi tersebut, adalah jelas bahwa lingkungan masyarakat
pada saat ini dan masalahnya telah berubah secara dramatis. Usaha-usaha
untuk mengembangkan prosedur yang baru dan lebih baik untuk menghasilkan
informasi yang akan memberi sumbangan kepada resolusi permasalahan publik
bukanlah semata-mata tugas intelektual ataupun tugas ilmiah, tetapi
pada dasarnya bersifat politis. Analisis kebijakan melekat di dalam
proses politik yang merefleksikan konflik nilai dari beberapa kelompok
masyarakat yang memperjuangkan visi mereka sendiri tentang pengembangan
sosial.

Sumber:

William N.
Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, terjemahan.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Post a Comment